8 Kali Berturut-turut Disclaimer, Pemerintahan Baru Diharapkan Lebih Baik

PALANGKA RAYA - Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini disclaimer 8 kali berturut-rutur di Kabupaten Seruyan membuat prihatin anggota DPRD provinsi Kalteng H. Guntur HAA dan Samsul Hadi. Keduanya merupakan anggota DPRD dari dapil II Kotim Seruyan, terlibih lagi H. Guntur HAA yang merupakan putra daerah Seruyan menilai opini discalimer yang disandang kabupaten Seruyan selama 8 kali berturut-turut menunjukan lemahnya tata kelola pemerintahan di Seruyan.   

"Kok bisa tidak ada perubahan sama sekali dari tahun ke tahun terkait LHP BPK. Itu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat Seruyan," kata H. Guntur HAA beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalteng, Seruyan ini merupakan kabupaten yang sangat parah terkait LHP BKP. Opini diclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap lapaoran keuangan kabupaten Seruyan yang terjadi 8 kali berturut-turut menunjukan tidak ada komitemen dari pemerintah di Seruyan untuk memperbaki Pemerintahan.

"Opini disclaimer di Seruyan terjadi berturut-turut terjadi, karena lemahnya kordinasi antara pimpinan dengan bawahannya, dalam hal ini bupati dengan jajarannya. Selain itu penempatan SKPD yang tidak terencana juga membuat Seruyan terpuruk. Hal penting lainnya adalah tidak adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki oponi tersebut,  sehingga disclaimer terus-menerus," tegas Guntur.

Sementara itu, Samsul hadi mengatakan, opini disclaimer atau tidak dapat dinilai menunjukan adanya ketidak taatan dalam aturan dan  perundang-udangan. Pemerintah Seruyan seharusnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK terkait temuan selama ini

"Bupati mestinya mengawal temuan tersebut untuk diperbaiki. Jangan diabaikan," tegasnya.

Menurutnya, sperti yang dikatakan pak Guntur, Pemerintah Seruyan menunjuk SKPD tidak sesuai perencanaan, hanya main tunjuk, sehingga SKPD kebingungan.

Guntur HAA yang juga Putra Daerah Seruyan mengatakan, kutukan opini disclaimer beturut-turut di Seruyan jangan terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah yang baru harus mampu mengubah opini disclaimer tersebut.

Menurutnya, pendampingan dan pembinaan terhadap SKPD harus dilakukan agar pemerintahan bisa bersinergi, sehingga opini disclaimer tidak disandang Seruyan kembali.

"Pemerintahan yang baru harus mampu mengubah itu, baik itu pengelolaan keuangan, aset dan birokrasi pemerintahan," Tukas Guntur.